Ada yang menarik dari polemik yang terjadi pasca pengumuman Kabinet Kerja hari minggu kemarin. Salah satu yang menjadi tema nya adalah tentang profesionalisme.
Istilah Profesionalisme mengingatkan saya pada salah seorang rekan sesama pendiri Universitas Muhammadiyah Cirebon yang juga pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di UNPAD. Beliau pernah menyusun makalah tentang profesionalisme khususnya dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan.
Beliau memaparkan bahwa profesionalisme diawali dari proses rekruitmen. Jangan berharap banyak profesionalisme akan terwujud dalam sebuah institusi baik swasta apalagi pemerintah, jika proses rekruitmen yang dilakukan amat jauh dari kaidah-kaidah rekruitmen yang benar dan profesional.
Banyak kasus yang beliau contohkan beberapa waktu yang lalu. Mulai dari rekruitmen Polisi, PNS, dan sebagainya yang sarat dengan budaya tidak profesional. Hingga dalam bidang pendidikan pun, pasca diberlakukannya BHMN untuk PTN, banyak sekali rekruitmen mahasiswa baru yang tidak menjadikan acuan potensi kecerdasan siswa didik sebagai prioritas keputusan penerimaan mahasiswa baru. Masuk kedokteran di PTN misalnya, sekarang lebih mudah dilakukan asal punya uang dan masuk kelas 'khusus'.
Perekrutan dengan cara tidak profesional ibarat merantai tangan dan kaki seorang pekerja di meja kerja. Akibat dirantai tersebut menyebabkan ia tidak bisa bekerja. Namun tidak bisa dikeluarkan juga dari tempat kerja karena sudah terantai. Dilematis!
Saya meyakini bahwa institusi yang paling tidak profesional di negeri ini adalah organisasi politik atau partai politik, Tidak ada rekruitmen profesional dalam membangun kader partai baik yang akan mengurus partai di internal maupun yang akan masuk ke wilayah kebijakan publik seperti anggota dewan (legistatif) atau kepala pemerintahan (eksekutif).
https://plus.google.com/u/0/110235687001326579737/posts/4ESKuoXTcD2
Kondisi ini akan menjadi titik rawan terbentuknya tim yang tidak profesional dalam sebuah struktur pemerintahan yang 'mata api' nya adalah partai. Dalam sebuah kesempatan perenungan diri saya bertanya dalam hati:
"Apakah Susi Pudjiastuti adalah orang terbaik yang dimiliki di negeri ini yang menguasai Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga walaupun etikanya dipandang belum memadai oleh budaya masyarakat Indonesia harus dijadikan menteri di bidang tersebut?"
atau:
"Apakah Anies Baswedan adalah orang terbaik yang dimiliki di negeri ini yang menguasai Bidang Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga hanya karena pertimbangan beliau menjadi tim sukses Jokowi-Kalla harus dijadikan menteri di bidang tersebut?"
Dalam renungan lebih dalam, saya berpendapat sepertinya Mbak Susi lebih cocok di deputi perdagangan hasil dan olahan laut, atau Mas Anies lebih cocok di salah satu deputi di kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi.
Masih banyak lagi menteri-menteri lain yang menjadi proses perenungan saya, seperti misalnya Puan Maharani, Lukman Hakim Saifuddin, Rudiantara, dan lainnya yang mengusik logika fikir saya. Tapi akan terlampau luas jika dibahas satu persatu.
Namun sepertinya sebagian besar masyarakat pemikir di Indonesia sudah mulai sepakat bahwa saat ini sebaiknya tidak ada lagi melakukan 'pemaksaan pembenaran' bahwa keputusan dalam penyusunan kabinet adalah tanpa dilatarbelakangi syarat. Tidak ada koalisi tanpa syarat. Setidaknya adalah sebuah syarat yang bersumber dari kesamaan ideologi politik dan proses pilpres.
Fenomena pilpres dengan segala physiologic barriernya ternyata terus berlanjut. Sebagian masyarakat yang menganggap benar keputusan Jokowi kembali berapologis dan memaksakan argumentasi terhadap pendapat yang tidak setuju, sementara itu sebagian lagi yang menganggap keliru keputusan Jokowi dalam mengangkat orang-orang yang didudukkan dalam kabinet terlihat terlalu tergesa-gesa mengkritik tanpa diikuti dengan analisis komprehensif atau setidaknya data yang lebih memadai. Keduanya sekedar memenuhi kepuasan batin.
Namun terlepas dari perbedaan tersebut, setidaknya mari kita sama-sama berdoa saja semoga kabinet ini akan menjadi profesional dan mampu membawa kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Sambil terus membiasakan diri kita masing-masing untuk mau dan mengembangkan budaya diskusi yang sehat. Aamiin ...
Istilah Profesionalisme mengingatkan saya pada salah seorang rekan sesama pendiri Universitas Muhammadiyah Cirebon yang juga pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di UNPAD. Beliau pernah menyusun makalah tentang profesionalisme khususnya dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan.
Beliau memaparkan bahwa profesionalisme diawali dari proses rekruitmen. Jangan berharap banyak profesionalisme akan terwujud dalam sebuah institusi baik swasta apalagi pemerintah, jika proses rekruitmen yang dilakukan amat jauh dari kaidah-kaidah rekruitmen yang benar dan profesional.
Banyak kasus yang beliau contohkan beberapa waktu yang lalu. Mulai dari rekruitmen Polisi, PNS, dan sebagainya yang sarat dengan budaya tidak profesional. Hingga dalam bidang pendidikan pun, pasca diberlakukannya BHMN untuk PTN, banyak sekali rekruitmen mahasiswa baru yang tidak menjadikan acuan potensi kecerdasan siswa didik sebagai prioritas keputusan penerimaan mahasiswa baru. Masuk kedokteran di PTN misalnya, sekarang lebih mudah dilakukan asal punya uang dan masuk kelas 'khusus'.
Perekrutan dengan cara tidak profesional ibarat merantai tangan dan kaki seorang pekerja di meja kerja. Akibat dirantai tersebut menyebabkan ia tidak bisa bekerja. Namun tidak bisa dikeluarkan juga dari tempat kerja karena sudah terantai. Dilematis!
Saya meyakini bahwa institusi yang paling tidak profesional di negeri ini adalah organisasi politik atau partai politik, Tidak ada rekruitmen profesional dalam membangun kader partai baik yang akan mengurus partai di internal maupun yang akan masuk ke wilayah kebijakan publik seperti anggota dewan (legistatif) atau kepala pemerintahan (eksekutif).
https://plus.google.com/u/0/110235687001326579737/posts/4ESKuoXTcD2
Kondisi ini akan menjadi titik rawan terbentuknya tim yang tidak profesional dalam sebuah struktur pemerintahan yang 'mata api' nya adalah partai. Dalam sebuah kesempatan perenungan diri saya bertanya dalam hati:
"Apakah Susi Pudjiastuti adalah orang terbaik yang dimiliki di negeri ini yang menguasai Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga walaupun etikanya dipandang belum memadai oleh budaya masyarakat Indonesia harus dijadikan menteri di bidang tersebut?"
atau:
"Apakah Anies Baswedan adalah orang terbaik yang dimiliki di negeri ini yang menguasai Bidang Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga hanya karena pertimbangan beliau menjadi tim sukses Jokowi-Kalla harus dijadikan menteri di bidang tersebut?"
Dalam renungan lebih dalam, saya berpendapat sepertinya Mbak Susi lebih cocok di deputi perdagangan hasil dan olahan laut, atau Mas Anies lebih cocok di salah satu deputi di kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi.
Masih banyak lagi menteri-menteri lain yang menjadi proses perenungan saya, seperti misalnya Puan Maharani, Lukman Hakim Saifuddin, Rudiantara, dan lainnya yang mengusik logika fikir saya. Tapi akan terlampau luas jika dibahas satu persatu.
Namun sepertinya sebagian besar masyarakat pemikir di Indonesia sudah mulai sepakat bahwa saat ini sebaiknya tidak ada lagi melakukan 'pemaksaan pembenaran' bahwa keputusan dalam penyusunan kabinet adalah tanpa dilatarbelakangi syarat. Tidak ada koalisi tanpa syarat. Setidaknya adalah sebuah syarat yang bersumber dari kesamaan ideologi politik dan proses pilpres.
Fenomena pilpres dengan segala physiologic barriernya ternyata terus berlanjut. Sebagian masyarakat yang menganggap benar keputusan Jokowi kembali berapologis dan memaksakan argumentasi terhadap pendapat yang tidak setuju, sementara itu sebagian lagi yang menganggap keliru keputusan Jokowi dalam mengangkat orang-orang yang didudukkan dalam kabinet terlihat terlalu tergesa-gesa mengkritik tanpa diikuti dengan analisis komprehensif atau setidaknya data yang lebih memadai. Keduanya sekedar memenuhi kepuasan batin.
Namun terlepas dari perbedaan tersebut, setidaknya mari kita sama-sama berdoa saja semoga kabinet ini akan menjadi profesional dan mampu membawa kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Sambil terus membiasakan diri kita masing-masing untuk mau dan mengembangkan budaya diskusi yang sehat. Aamiin ...
Share On
No comments:
Post a Comment