Dalam sebuah berita disebutkan Biaya Pilkada Serentak pada Tahun 2015 Berkisar Rp 10-200 M per Daerah. Selain biaya teknis pelaksanaan sebesar itu, biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seluruh calon baik untuk kampanye halal maupun kampanye haram (money politics) juga besar.

http://news.detik.com/read/2014/09/02/180021/2679372/10/biaya-pilkada-serentak-2015-berkisar-rp-10-200-m-per-daerah

Pada tingkatan kabupaten, jika dana teknis pelaksanaan dikeluarkan sebesar 20 M saja, dan jika satu calon menghabiskan dana untuk bertarung menjadi kepala daerah sebesar Rp 50 miliar saja, maka jika ada 3 calon, dana demokrasi yang 'dikorbankan' adalah sebesar:

20 + 150 = 150 + 20 = 170

170 Milyar untuk satu Pilkada saudara-saudara!

Padahal biaya pemilihan kepala daerah atau biaya politik yang tinggi berkorelasi dengan tingkat penyelewengan kekuasaan yang tinggi.

https://www.academia.edu/5587440/MENEKAN_BIAYA_TINGGI_DALAM_PILKADA_oleh_A._Hakam_Naja

Pilkada Tak Langsung yang sudah diputuskan oleh DPR kemarin walau bisa menekan biaya dan resiko yang lain semisal menekan terjadinya konflik horisontal yang tinggi, tetap saja membutuhkan biaya yang tidak kecil, khususnya biaya 'haram' yang berasal dari terjadinya kolusi pemilihan dari calon kepala daerah kepada anggota DPRD.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya mengusulkan bagaimana jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara ARISAN saja.

Selain menekan biaya serendah mungkin, arisan adalah salah satu budaya di Indonesia yang perlu dilestarikan. Peluang terjadinya kolusi hampir tidak ada sebab seluruh rakyat di Indonesia bisa menyaksikan secara LIVE proses pengocokan atau pengkiclikan.

Cukup selembar kertas dan sebuah gelas seharga 5000 IDR, kita bisa melaksanakan pilkada di 497 Kabupaten dan 33 Provinsi seluruh Indonesia dengan HARGA sangat MURAH.

Selain dapat menekan biaya, pemilihan dengan cara Arisan juga singkatannya akan keren: PILARIS.

Jika anda setuju, katakan YESS! :)