Selama tujuh bulan Jokowi menguasai pemerintahan, semakin banyak masyarakat yang berkesimpulan tetap bahwa Jokowi tak laik untuk memimpin negara ini. Salah satu indikatornya adalah Jokowi seringkali Cacat Merencanakan Total (Cacat Mental) dalam mengambil kebijakan.

Kebijakan yang sebenarnya belum matang seringkali terlalu terburu-buru dikeluarkan oleh pemerintah. Kematangan ini bisa menyangkut perencanaan dan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Dampak dari Kebijakan Cacat Mental yang prematur ini diantaranya adalah seringkali tidak sinkronnya pernyataan dari antara presiden, wapres atau menteri, dan pelanggaran kebijakan oleh pemerintah itu sendiri.

Mari kita perhatikan beberapa kebijakan berikut:

1. Kebijakan Pembekuan PSSI yang berakibat pemberlakuan sanksi FIFA.
Dampak dari kebijakan ini adalah 'nganggurnya' pemain, pelatih, dan manajemen FC. Bahkan para pecinta bola harus terhenti untuk bisa menikmati tontonan murah persepakbolaan Indonesia yang bisa meringankan kepenatan hidup.

Dan pemerintah sampai saat ini belum memberikan solusi terkait dampak yang telah terjadi tersebut. Siapa yang dirugikan? Tentu saja rakyat sepakbola. Siapa yang diuntungkan? Entahlah.

2. Kebijakan pelarangan rapat di hotel bagi aparat pemerintahan yang kemudian dianulir oleh pemerintah sendiri.
Dampak dari kebijakan ini adalah para aparat pemerintah harus bersusah payah merancang ulang desain teknis pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan karena desain anggaran yang sudah dibuat harus disesuaikan dengan adanya kebijakan tersebut. Tentu saja bisa mengurangi kualitas pencapaian program. Dampak lain yang dirugikan adalah para pebisnis hotel dan semua stakeholder yang terkait. Lagi-lagi rakyat dan aparat pemerintah di level bawah yang dirugikan.

Dan pemerintah dengan mudahnya menganulir kebijakan tersebut tanpa rasa bersalah sedikitpun.

3. Kebijakan pelarangan mengundang lebih dari 400 tamu undangan jika ada aparatur negara atau pejabat yang mengadakan resepsi hajatan.
Dapak dari kebijakan ini adalah tidak leluasanya aparatur pemerintah untuk dapat mengundang keluarga, teman, dan relasinya untuk bersama-sama mendoakan dan mensyukuri acara hajatan tersebut. Rakyat yang kebetulan menjadi aparatur pemerintah di level bawah lagi-lagi menjadi korban.

Dan kebijakan ini dilanggar sendiri oleh Jokowi dengan mengundang lebih dari 400 undangan dalam resepsi pernikahan anaknya. Bahkan memanfaatkan sekretariat negara untuk kepentingan pribadinya.

4. Pemblokiran situs Islam.
Dampak dari kebijakan ini adalah agenda dakwah umat Islam melalui media internet menjadi terganggu. Masyarat Indonesia muslim tidak lagi leluasa mengakses informasi keislaman melalui situs-situs yang di blokir tersebut. Siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat muslim pada umumnya dan pemilik media, karyawan dan stakeholder pemilik media tersebut.

Setelah diprotes keras oleh masyarakat, pemerintah akhirnya mencabut blokir situs-situs Islam tersebut. Terlihat sekali kebijakan yang dikeluarkan sangat grasa-grusu.

5. Kenaikan Harga BBM
Pada awal menjabat, Jokowi menaikan harga BBM tanpa berhitung lebih matang terhadap dampak ekonomi yang diakibatkan.

Dampak kenaikan harga BBM ini yang dirasakan paling berat karena tidak hanya berdimensi persoalan ekonomi yang berat, namun juga sosial dan stabilitas keamanan.

Dan alih-alih harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah menjadi kapitalis dan liberal. Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan analisis kuantitatif yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat terkait kebijakan BBM ini.

a) Bagaimana pemerintah mengantisipasi gejolak ekonomi yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM tersebut?

b) Berapa lama masyarakat harus berhemat akibat kenaikan pendapatan semakin tidak bisa diimbangi oleh pengeluaran rumah tangga yang semakin besar akibat melonjaknya harga barang-barang?

c) Bagaimana pemerintah mengatasi dampak goyahnya keseimbangan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi?

d) Bagaimana strategi pemerintah dalam mengontrol proyek-proyek pengalihan dana subsidi BBM tersebut? Belakangan ada perundangan-undangan baru yang memberikan jaminan proteksi hukum untuk pelaksana anggaran proyek infrastruktur dari gugatan masyarakat.

e) Berapa lama efek pengalihan subsisi BBM tersebut? Kapan proyek infrastruktur dinikmati dan apakah ketika infrastruktur tersebut sudah selesai dibangun, sektor rill produksi bisa mengimbanginya? Atau malah sebagian sektor riil sudah keburu terpuruk akibat resesi?

f) Kapan return on iveststment bisa dicapai oleh pemerintah dari dana subsidi BBM yang menjadi hak rakyat pasal kepemilikan sumber daya alam UUD 1945 tersebut? 120 Triliyun yang kata sang presiden 'dibakar habis' akan kembali kapan?

g) Bagaimana cara pemerintah menghitung secara simultan sehingga memunculkan angka-angka alokasi 120 T dana subsidi BBM tersebut diperuntukan 11,7 T Dana Desa, 11,9 T Pmebangunan Kapal dan Pelabuhan, 14,3 T Kartu Keluarga Sejahter dan Keluarga Harapan, 16,9 T Subsidi pertanian, 19,7 Dana Alokasi Khusus, 2,6 T Kartu Indonesia Sehat, 3,3 Armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan, 33,2 T Proyek Infrastruktur waduk, air minum, jalan dan jalan tol, dan 6,4 T Kartu Indonesia Pintar? Berapakah indeks atau koefisisen masing-masing variabel pengalihan dana akan memberikan kontribusi bagi sektor ekonomi lain?

h) Dan yang paling penting lagi, bagaimana rakyat bisa memastikan bahwa Jokowi dan rezimnya tidak sedang BERBOHONG mengelabui rakyat atas apa-apa yang disampaikan berkaitan kebijakan kenaikan harga BBM tersbut?

Yang pasti, dampak yang dirasakan oleh rakyat dalam hanya 7 bulan ini sudah begitu hebat. Pencapaian asumsi dan target RAPBN belum nampak. Dollar naik, inflasi meningkat, pengangguran meningkat, sektor produksi menurun, kredit macet, produktivitas bank dan lembaga keuangan semakin lesu, harga-harga barnag melonjak naik dan daya beli menurun.

Selain 5 hal yang disebut di atas, masih banyak lagi kebijakan rezim Jokowi yang memperlihatkan Cacat Mental tadi. Padahal perencanaan amatlah penting. Tanpa perencanaan yang matang, maka pemerintah hanya akan melahirkan kebijakan yang berdampak fatal. Persis seperti apa yang sering disampaikan oleh para filusuf dan praktisi:

"Planning without action is futile, Action without planning is fatal"

Semoga saja Jokowi dan teamnya semakin sadar bahwa mengurus negara dengan slogan "kerja...kerja...kerja..." tersebut bukan berarti tak didampingi oleh sebuah perencanaan yang matang dan total. Jika Jokowi enggan untuk berubah dan masih 'cacat mental' maka Indonesia bisa semakin fatal. Dan prediksi Jusuf Kalla bisa saja menjadi kenyataan: "Indonesia akan hancur jika Jokowi jadi presiden".

Wallahu a'lam