Fenomena ketidakleluasaan Jokowi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri adalah salah satu dampak adanya pemilihan langsung. Konstitusi kita mengatur proses pencalonan kepala daerah atau presiden adalah dari Fraksi di DPR atau Calon Independen. Amat jarang calon independen yang berhasil memenangi pemilihan umum karena lemahnya dukungan partai politik. Tidak ada mesin partai yang membantu proses pemenangan pemlu karena partai akan cenderung memilih calonnya.
Adalah kenyataan bahwa Jokowi diusulkan oleh PDIP dan Koalisinya. Dan adalah kenyataan juga bahwa Jokowi dipilih oleh rakyat secara langsung. Di sinilah terjadi tarik-menarik kepentingan yang berujung pada kebimbangan Jokowi dalam mengambil keputusan secara tegas. DI satu sisi ingin memfasilitasi kepentingan partai pendukungnya yang sudah sudah mencalonkannya, namun di sisi lain harus bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya. PDIP dan Koalisinya menginginkan BG dilantik, sementara rakyat pada umumnya tidak menginginkan BG dilantik
Itulah mengapa saya pribadi tidak sepakat dengan adanya pemilihan langsung selama calon diusulkan oleh partai melalui fraksinya. Usulan Yusril Ihza Mahendara untuk menjadikan pemilihan legistatif dan pemilihan presiden dalam satu paket sesungguhnya bertujuan untuk meminimalisir dampak dari pemilihan langsung ini. Namun demikian dampak tarik menarik secara umum tetap saja akan ada walau pileg dan pilpres dibuat satu paket.
Hutang Budi pada yang mencalonkan dan hutang budi pada yang memilih akan terus menerus 'menyandera' sang pemimpin terpilih. Terlebih lagi jika pemimpin terpilih tersebut tidak memiliki ketegasan. Kepentingan partai cenderung kelompok (primordial) sementara kepentingan rakyat cenderung menyeluruh (komunal). Jika hati nurani yang memenangkan pertarungan hati sang pemimpin maka ia akan tegas memilih kepentingan menyeluruh masyarakat banyak. Namun jika hati nurani terkalahkan oleh hutang budi pada partai yang mencalonkan, maka hampir pasti kepentingan rakyat banyak akan terkebiri.
Di sisi lain, dalam tulisan terdahulu, saya pernah berpendapat bahwa sistem politik dan kebijakan di Indonesia sudah seperti lingkaran setan, sebuah mata rantai yang tidak mudah untuk diputus.
https://plus.google.com/u/0/+RudiBRosidi/posts/4ESKuoXTcD2
http://kavtania.blogspot.com/2014/10/pilkada-dan-penguasaan-konstituen.html
Semoga saja masyarakat menjadi lebih dewasa dalam menyikapi segala persoalan politik bangsa yang ada. Masyarakat menjadi lebih sadar bahwa memilih pemimpin tidak sekedar mengikuti keinginan rasa, namun juga memahami logika pikir. Aamiin ...
Share On
No comments:
Post a Comment